Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan perkembangan penyiapan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan pada program strategis nasional. Sebanyak 81 hektare lahan dinyatakan siap digunakan setelah melalui proses verifikasi dan penetapan lokasi di tingkat daerah.
Informasi tersebut disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperrasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui konferensi video bersama Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah menteri, Selasa (25/11/2025). Rapat diikuti unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk Wamendagri Bima Arya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta jajaran perangkat daerah di Kutim.
“Kenapa dengan koperasi? Karena memang saat ini Dinas Koperasi sedang dalam proses percepatan penyiapan lahan-lahan yang akan siap kita bangun,” ujar Ardiansyah dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan proses penyiapan lahan merupakan hasil kolaborasi Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim. Sinkronisasi data dan identifikasi wilayah dilakukan untuk memastikan setiap lahan yang disiapkan memiliki aspek legal formal yang lengkap.
“Tugas utamanya adalah memastikan setiap kebutuhan pembangunan, baik untuk sektor ekonomi, sosial, maupun infrastruktur desa, memiliki dukungan lahan yang jelas dan bersertifikat,” tegas Ardiansyah.
Peran DPMDes menyasar koordinasi kebutuhan di tingkat desa agar penyediaan lahan sejalan dengan prioritas pembangunan masyarakat. Pemerintah berharap sinergi tersebut dapat mempercepat realisasi program desa di berbagai sektor.
Tahapan berikutnya akan diarahkan pada pemanfaatan lahan siap bangun untuk pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk dukungan terhadap koperasi, UMKM, dan fasilitas penunjang aktivitas desa lainnya. Pemerintah daerah menilai tersedianya lahan bersertifikat menjadi fondasi penting untuk memperlancar investasi dan pembangunan infrastruktur desa.
Pemkab Kutim menyatakan akan terus mempercepat proses administrasi dan verifikasi lapangan secara berkala agar program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di tingkat desa.(Adv)