Nomenklatur Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Efektif atau Pemborosan?

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menunjuk beberapa kementerian pada masa pemerintahan Raka.

Setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024, ia langsung mengumumkan susunan wakil pemerintah yang akan membentuk Kabinet Merah Putih.

Komposisi pemerintahan baru bertambah menjadi 48 kementerian dari sebelumnya 34 kementerian pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI. Beberapa di antaranya berasal dari nomenklatur penggabungan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang dulu dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno ini dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada masa pemerintahan Prabowo.

Saat ini dikelola oleh Menteri Pariwisata Vidyanti Putri Wardhana dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefki Harsya. Wakil menteri membantu menteri dalam melaksanakan tugasnya. 

Prabowo Ni Luh melantik Enik Ermawati sebagai Wakil Menteri Pariwisata, dan Iren Umar mengisi posisi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif.

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024, menilai pemisahan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sudah dipikirkan matang-matang oleh Prabowo dan tim.

Saya yakin pemisahan ini berdasarkan keputusan besar, dengan harapan kementerian bisa fokus pada 13 sektor pariwisata dan 17 ekonomi kreatif, kata Sandi dalam konferensi pers kementerian. Pariwisata dan kreativitas. katanya. Badan Perekonomian, Senin (14/10/2024). 

Sementara itu, pada Senin (21/10/2024), Prabowo resmi melantik menteri dan wakil menteri yang akan membantu menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Menteri Pariwisata Vidyanti Putri Wardhana dan Teuku Rifki Harsya dilantik menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.

Sebenarnya, perombakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di lingkungan pemerintahan bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Udhoyono menambahkan Ekonomi Kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata dan mengganti namanya menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Nantinya, pada pemerintahan pertama Jokowi atau pada 2014, kementerian hanya mengurusi sektor pariwisata. Sedangkan pada Januari 2015, Jokowi mendirikan Badan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pengembangan industri kreatif.

Pada periode keduanya, Jokowi menggabungkan Badan Ekonomi Kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata. Sehingga namanya diubah menjadi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Meningkatkan efisiensi

Pengamat Pariwisata Universitas Unsoed (Unsoed), Chusmeru, menilai pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan efisiensi masing-masing kementerian dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerjanya.

“Masing-masing dari mereka dapat lebih fokus menangani lini bisnis mereka yang terkadang tumpang tindih,” kata Chusmeru baru-baru ini kepada Business.

Kementerian Pariwisata berharap dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara serta meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata. 

Seiring dengan peningkatan wisatawan dan devisa negara, Chusmeru berharap Kementerian Pariwisata dapat mengatasi permasalahan serius yang dihadapi industri pariwisata saat ini.

Pada saat yang sama, Kementerian Perekonomian dapat memprioritaskan potensi lokal Indonesia, meningkatkan produktivitas, dan mendiversifikasi ekonomi kreatif. Kepatuhan terhadap anggaran

Direktur Eksekutif Center for Economic and Legal Studies (Celios) Bhima Ududhistira mengatakan kedua sektor ini memerlukan perhatian khusus di masing-masing kementerian agar lebih efektif dalam melaksanakan rencana.

Sebab meski keduanya bersinggungan, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia memerlukan lebih banyak dukungan swasta dan implementasi kebijakan yang lebih cepat. Selain itu, Bhima mengatakan pariwisata masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) pasca wabah Covid-19.

Menurutnya, hal terpenting yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo adalah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Jika anggaran dikonsolidasi maka pembagian kementerian/departemen akan lebih efektif,” kata Bhima.

Meski anggarannya meningkat, Bhima meminta kedua kementerian tidak menghabiskan anggaran yang ada untuk belanja birokrasi; tidak terkait langsung dengan penuntasan program pariwisata atau ekonomi kreatif.

Bhima berharap anggaran Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang lebih besar akan memacu perekonomian Indonesia semakin membaik.

“Saat ini pangsa PDB-nya 6,5%, ke depan bisa 10-15% untuk peluang kerja yang lebih baik bagi ekonomi kreatif,” ujarnya. Tanggapan majikan

Hengkangnya Kemenparekraf menuai reaksi beragam di kalangan dunia usaha. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menilai perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak menjadi masalah.

Ketua Gipi Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembagian kementerian tidak menjadi masalah selama kedua kementerian bekerja sama, mengingat bersinggungannya kedua sektor tersebut.

Menurut dia, permasalahan tersebut muncul dari internal karena pemerintah harus menyesuaikan terminologi yang ada. “Sebenarnya soal pemerintah, agak ribet, tapi menurut kami pelakunya tidak ada masalah,” kata Hariyadi.

Hal serupa juga terjadi pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingat luasnya cakupan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meski demikian, Maulana, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, mengatakan pemisahan kementerian yang ada pada tahun pertama tidaklah mudah sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Menurut dia, kementerian menjadi lebih pasif karena harus melakukan beberapa penyesuaian. “Hampir setahun kita tidak bisa berbuat apa-apa jika pengalaman pariwisata dan ekonomi kreatif digabungkan, karena belum jelas penamaannya,” kata Mevlana.

Oleh karena itu, keputusan mengusung nama Prabowo kembali dipertanyakan pengusaha. Selain itu, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. 

“Dinamika ini akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah ini akan merugikan pemerintah? Dia menyimpulkan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]