SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas program-program strategis, serta evaluasi administrasi kecamatan pada Triwulan III tahun 2024, di Room Oasis, Aston Hotel, Samarinda, pada Jumat (1/11/2024). Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh camat di Kutim dan bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai agenda yang akan dijalankan hingga akhir tahun, termasuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, yang membuka rakor tersebut, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja di tingkat kecamatan serta merumuskan langkah-langkah baru ke depan. “Rakor ini menjadi kesempatan untuk melihat hasil kerja dan menyiapkan langkah strategis untuk bulan November. Kita harus siap menghadapi pilkada dan memastikan stabilitas, terutama di wilayah perbatasan yang rawan konflik sosial,” ujar Agus.
Agus menekankan pentingnya stabilitas dan netralitas dalam menghadapi tahun politik, serta mengarahkan para camat untuk fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Khususnya di Dusun Sidrap, yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif terkait pemilih ganda.
“Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegas Agus.
Selain persiapan pilkada, Rakor juga membahas pembangunan fasilitas pendukung di area perbatasan. Pjs Bupati menugaskan Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan rest area di perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau. Rest area ini akan memfasilitasi transportasi lintas wilayah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa Rakor ini menjadi penting dalam memperkuat koordinasi antara Pemkab Kutim dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan. Trisno juga menyebutkan bahwa evaluasi triwulanan ini sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi keuangan berjalan sesuai rencana.
“Rakor ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024,” ungkap Trisno. (Adv)