SANGATTA – Dalam upaya meningkatkan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Lokakarya 1 Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir. Acara ini berlangsung pada Selasa (02/7/2024) di Hotel Royal Victoria dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah terkait.
Lokakarya ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono. Dalam sambutannya, Poniso menjelaskan bahwa dokumen rencana kontinjensi merupakan bagian penting dari pelayanan informasi rawan bencana. Dokumen ini berfungsi sebagai langkah awal dalam proses identifikasi dan penyusunan rencana-rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, meskipun belum tentu terjadi.
“Penyusunan rencana kontinjensi dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah,” jelas Poniso, yang juga mantan Kepala Dinas Pertanahan Kutim.
Poniso menuturkan bahwa pengalaman dari bencana banjir yang semakin meningkat di wilayah Kutim, khususnya di Sangatta, seperti banjir besar tahun 2022, menunjukkan perlunya penyusunan rencana kontinjensi sebagai tindakan nyata. Ini penting untuk memenuhi standar pelayanan minimal, sub-urusan bencana, serta sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, khususnya banjir.
“Rencana kontinjensi bencana banjir ini akan dilengkapi dengan skenario kejadian dan asumsi dampak. Diharapkan mampu mendeskripsikan kondisi sebenarnya dari kejadian banjir serta dampaknya terhadap aspek kependudukan, sosial ekonomi, lingkungan, dan sarana prasarana,” ujarnya di hadapan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kutim, Idris Syam, serta undangan lainnya.
Poniso, yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir, meminta agar seluruh stakeholder dan masyarakat dapat berkolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam menangani keadaan darurat atau bencana alam. “Dengan digelarnya kegiatan ini, akan tersusun prosedur tetap terkait dengan penanganan bencana. Sehingga bila terjadi bencana, pemerintah daerah akan selalu siap dalam menghadapi beragam tantangan ke depan dengan mempersiapkan segala sesuatu apabila terjadi bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kutim, Idris Syam, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar secara daring dan luring tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Ario Akbar Lomban dari BNPB Jakarta, Tresna Rosano, dan Ipran dari BPBD Samarinda. Acara ini juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Kutim.
“Outputnya akan menghasilkan dokumen kontinjensi yang akan digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun komitmen antar pelaku penanggulangan kebencanaan di Kutim, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko dampak terhadap keselamatan jiwa masyarakat,” pungkas Idris Syam. (ADV)