Bisnis.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih harus segera menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah dan memenuhi janji kampanyenya.
Salah satu janji kampanyenya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Namun, tujuan pertumbuhan ekonomi tersebut tidaklah mudah.
Tugas memenuhi target pertumbuhan ekonomi juga menjadi pertaruhan kinerja tim ‘jumbo’ Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa menteri tidak berasal dari kalangan profesional, melainkan dari partai politik.
Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, 24 di antaranya merupakan menteri dari partai politik. 18 dari 56 wakil menteri berasal dari partai politik
Dari segi komposisi partai, Golkar memiliki jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih. Sedangkan Partai Gerindra mendapat 5 jabatan menteri di Kabinet Merah Putih.
Di kursi wakil menteri, Gerindra mendapat 6 kursi wakil menteri dan Golkar mendapat 3 kursi. Secara keseluruhan, Golkar dan Gerindra mendapat jumlah kursi yang sama.
Partai pendukung Prabowo-Gibran lainnya juga memperoleh kursi, antara lain Partai Demokrat dan PAN yang mendapat 4 jabatan menteri dan wakil menteri.
Dua parpol pendukung Prabowo-Gibrant, yakni PKS dan PKB, bahkan mendapat jabatan menteri di Kabinet Merah Putih.
Tantangan pertumbuhan ekonomi
Jumlah menteri dari partai politik dan profesional patut dibandingkan, apalagi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% cukup ambisius dan sulit dicapai.
Selain itu, banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo juga menarik perhatian Teku Rifki, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, yang mengingatkan potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
“Ini yang bisa berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Rifki kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo. Termasuk mengelola daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas institusi.
“Ini adalah sejumlah hal yang harus segera diatasi oleh pemerintah mendatang, setidaknya dari sudut pandang ekonomi,” ujarnya.
Rifki menilai, persoalan ini harus segera diatasi oleh Prabowo dan jajarannya. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terus melakukan deindustrialisasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih.
Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, mengatakan tantangan pertama yang harus dihadapi adalah situasi perekonomian yang tegang.
Pengeluaran APBN tahun 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diharapkan mencapai pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah utang negara. Ia mengatakan hal itu juga mencakup masalah keuangan berupa utang yang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025.
“Dalam kompleksitas perekonomian saat ini, diharapkan jajaran Kementerian Keuangan mengalami perubahan haluan,” jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).
Menurut Ajeeb, tantangan kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini terlihat dari data tahun 2024 yang menunjukkan tingkat pengangguran sebesar 5,2%.
Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak akan menjadi solusi utama untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ajib bahkan menilai ada paradoks, seiring fenomena pemutusan hubungan kerja (HK) yang semakin meningkat dan rasio output inkremental (ICOR) yang semakin meningkat.
Menurut dia, hal ini berarti investasi telah mengurangi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan pemerintah harus benar-benar mendorong kebijakan yang pro kesetaraan dan mendorong penurunan angka kemiskinan.
Berdasarkan dokumen tersebut, rapor tim ekonomi pemerintahan Jokowi hanya mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 4,2% selama 5 tahun terakhir. Dalam 10 tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan belum mencapai 5,5%, apalagi 7%. Tertingginya hanya 5,3% yang juga dibantu oleh komoditas. Ketika harga komoditas turun, perekonomian Indonesia kembali ke level 5%.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel