Klikkutim.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyinggung tak maksimalnya realisasi belanja operasi Pemkab Kutim dalam LKPJ Bupati Kutim Tahun Anggaran 2021.
“Realisasi belanja operasi sebesar Rp 1,92 triliun atau sebesar 92,73 persen dari anggaran belanja operasional sebesar Rp 2,07 triliun,” ujar Ketua Fraksi PPP Muhammad Ali dalam Rapat Paripurna ke-16 di Sekretariat DPRD Kutim, Senin (20/6/2022).
Fraksi PPP menilai, capaian realisasi belanja operasi tidak maksimal 100 persen dari nominal anggaran yang ditetapkan sehingga perlunya penjelasan dari Pemkab Kutim.
Selain itu, M. Ali juga menyorot realisasi belanja modal yang hanya sebesar Rp 706,89 atau 89,46 persen dari jumlah anggaran belanja Rp 790,17 miliar.
“Atas tidak terserapnya anggaran belanja modal ini, mohon ada penjelasan pemerintah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana serta kemana sisa anggaran pada belanja modal tersebut,” ungkapnya.
Fraksi PPP juga mendesak penjabaran mendetail terkait penyampaian Pemkab Kutim tentang investasi jangka panjang pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 165,57 miliar.
“Mohon penjelasan pemkap Kabupaten Kutai Timur terkait investasi. Ke mana saja dan mohon penjelasan juga tentang keuntungan investasi jangka panjang yang dilakukan Pemkab Kutim,” tuturnya.
Ali mengingatkan, agar Bupati Kutim dan jajaranya lebih fokus bekerja agar dapat menuntaskan penataan kembali di pemerintahan yang masih belum tuntas.
“Tentu permintaan kami ini beralasan dikarenakan Kabupaten Kutai Timur sudah mendapat dua kali predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian,” tegasnya. (Adv)
Penulis: Reni Anggreni
Editor: Qadlie Fachruddin