SANGATTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, dengan tegas membantah kabar mengenai hilangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rizali menegaskan bahwa pengelolaan APBD dilakukan melalui perencanaan matang berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
“Itu tidak benar. APBD tidak hilang. Kita sedang membicarakan program, bukan siapa yang bertanggung jawab. Semua ini sudah melalui proses panjang dan dibahas dalam paripurna,” kata Rizali saat diwawancarai awak media, baru-baru ini.
Rizali menjelaskan bahwa seluruh program yang masuk ke dalam APBD berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses anggota DPRD. Program-program tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Program itu awalnya dari Musrenbang dan reses. Semua masuk RKPD, meskipun angkanya bisa mencapai puluhan triliun, tetapi kemampuan APBD kita tidak sebesar itu,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk menghilangkan program yang telah direncanakan. Meski demikian, tidak semua program dapat terakomodasi dalam APBD karena keterbatasan anggaran, hal yang dianggap wajar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Adanya program yang tidak terakomodasi adalah hal biasa. Namun, yang sudah disetujui akan dijalankan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tambah Rizali.
Sekda Kutim juga berharap masyarakat memahami bahwa pengelolaan anggaran adalah proses panjang yang melibatkan berbagai pertimbangan dan banyak pihak.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami bahwa pengelolaan APBD adalah proses yang kompleks, namun tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, Pemkab Kutim berharap isu tentang hilangnya APBD tidak lagi menjadi bahan spekulasi yang dapat menyesatkan opini publik. (Adv)