Klikkutim.com – Anggota DPRD Kutai Timur Faisal menyinggung lambatnya pembangunan infrastruktur khususnya listrik dan kebutuhan dasar lainnya. Ia menyebutkan, saat ini 36 persen desa di Kutim yang belum tersentuh setrum PLN.
“Walaupun listrik merupakan ranah pusat, apakah pemerintah daerah hanya duduk diam, dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan? Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mencetak KTP, akte, dan dokumen administrasi lainnya,” tegas Faisal.
Tidak hanya urusan penerangan Faizal juga menyebut masih banyak desa-desa di Kutai Timur yang belum bisa menikmati air bersih dan akses jalan rusak, yang tidak sesuai dengan rencana APBD tahun 2024 yang fantastis sebesar 8,1 triliun.
Lebih lanjut Faizal mengulas, bahkan pada tahun 2023 dengan APBD sebesar 5,9 T dengan di dalamnya terdapat anggaran MY sebesar 1,3 triliun, sampai saat ini belum ada perubahan.
“Sementara masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun. Namun para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” ucap Faizal.
Tidak lupa dirinya menambahkan terkait permasalahan yang baru saja dialami salah satu warga Kutim yang mendapatkan pelayanan kesehatan kurang baik dalam hal subsidi BPJS dari pemerintah hingga diharuskan membayar uang pengobatan dengan dana pribadi, jutaan rupiah di Rumah Sakit Pratama Sangkulirang
“Kita hidup di daerah yang luar biasa, di mana APBD menggunung, tetapi masyarakat seringkali terlupakan. Ini adalah PR terbesar kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, dan harus segera kita benahi dan perbaiki Bersama,” harapnya. (Adv)