SANGATTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membacakan pandangan umum dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis, 13 Juni 2024.
Dalam penyampaiannya, Siang Geah dari Fraksi PDI-Perjuangan mengungkapkan bahwa realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp 7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Terjadinya surplus atau kelebihan pendapatan daerah di luar dari perencanaan serta adanya sisa anggaran belanja kerap kali menjadi sumber munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Berdasarkan nota penjelasan Bupati terkait realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, diperoleh selisih sisa anggaran sebesar Rp 1,05 triliun. Hal ini menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana teknis sekaligus pengguna anggaran dalam menyusun anggaran tahun berikutnya.
“Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi adanya surplus pendapatan menandakan bahwa masih lemahnya perencanaan penganggaran dari pemerintah daerah,” ujar Siang Geah.
Selain itu, Siang Geah menegaskan bahwa dalam materi Nota Pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim TA 2023, tidak dilampirkan dan dijelaskan secara rinci terkait realisasi dan capaian target masing-masing OPD.
“Mohon kepada saudara Bupati untuk segera dilengkapi sebagai bahan tambahan dalam penyusunan kebijakan ke depannya,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Siang Geah menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kutim beserta jajarannya yang kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Apresiasi terhadap predikat WTP berdasarkan hasil audit BPK RI, walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa temuan terhadap beberapa OPD yang perlu untuk diperbaiki ke depannya,” tutupnya.
Fraksi PDI-Perjuangan juga menekankan pentingnya melengkapi laporan realisasi dan capaian target masing-masing OPD untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.