SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Yan Ipui mengingatkan OPD di lingkungan Pemkab Kutim membuat program yang berdasarkan pada visi misi kepala daerah. Terlebih program yang menyasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
“Program peningkatan kesejahteraan itu merupakan bagian dari visi dan misi bupati, dan kita semua mendukung ke arah sana. Tidak boleh masing-masing dinas memiliki visi misi sendiri, bahkan bupati mengacu kepada visi misi presiden dan turunannya harus saling menyambung,” ujar Yan Ipui.
Yan Ipui menekankan bahwa banyak hal yang perlu dibenahi terkait program pemerintah yang dianggap belum maksimal. Salah satu masalah yang dihadapi adalah anggaran yang ada tetapi belum digunakan secara optimal, yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar.
“Salah satu contoh, anggaran kita ada tapi belum maksimal dipakai. Dengan Silpa kita yang masih besar, itu akan menunda kesejahteraan,” ujarnya.
Ia memberikan contoh konkret tentang infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang becek yang menghambat proses peningkatan kesejahteraan bagi petani sawit.
“Contohnya seperti ketika orang mengeluarkan hasil produksi kebun sawitnya dan itu jalannya sangat becek, itu kan menghambat proses peningkatan kesejahteraan. Uang ada tetapi tidak bisa dipakai secara maksimal. Ini sebagian dari masukan yang kita berikan kepada pemerintah, agar setiap tahun memperbaiki kinerja,” sambungnya.
Yan Ipui juga menyampaikan bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan persoalan pada saat rapat dengan mitra-mitra terkait, tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagai Ketua Komisi D, ia tidak masuk dalam Badan Anggaran (Banggar), sehingga setelah melakukan rapat kerja dengan dinas terkait, laporan diserahkan kepada Ketua DPRD untuk dikawal lebih lanjut ke Banggar.
“Dengan rapat kerja itu sudah tertuang semua dalam notulen rapat dan usulan prioritas OPD yang kami awasi, dan setiap awal tahun kita selalu melakukan hal itu,” paparnya.
“Saya melihat hal ini lebih cenderung kepada kapasitas SDM kita atau kuantitas SDM kita di dinas-dinas terkait itu. Dan yang kita tahu, di beberapa dinas karena mereka tidak sempat membuat kontrak, ada juga karena keterbatasan personil yang mengelola. Hal ini yang saya lihat terjadi sehingga mepet,” imbuhnya. (ADV)