SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah (PD) yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan kearsipan dan penerapan aplikasi digital. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kutim untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
Kegiatan yang bertema “Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutim” ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam pengelolaan arsip, baik secara manual maupun digital.
Dispusip Kutim memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang dinilai berkinerja terbaik berdasarkan hasil audit kearsipan internal yang telah dilaksanakan. Untuk kategori pengelolaan kearsipan terbaik, penghargaan diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Sementara itu, untuk kategori penggunaan aplikasi Srikandi terbaik, penghargaan diberikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Kepala Dispusip Kutim, Ayub, dalam laporannya menjelaskan bahwa audit kearsipan telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Audit ini merupakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kearsipan di seluruh perangkat daerah, mencakup pengelolaan arsip dinamis, penggunaan aplikasi Srikandi, hingga komitmen pimpinan perangkat daerah dalam menata sistem kearsipan yang tertib dan berkelanjutan.
“Melalui audit ini, kami tidak hanya menilai kepatuhan administrasi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja menuju pengelolaan arsip yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Harapannya, seluruh perangkat daerah semakin siap mendukung terwujudnya pemerintahan digital di Kutim,” ujar Ayub.
Ayub menambahkan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk terus berbenah dalam tata kelola kearsipan. Ia menegaskan bahwa arsip merupakan aset penting daerah yang berperan sebagai memori kolektif dan dasar pengambilan keputusan pemerintahan. (ADV)