FRAKSI Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim) menilai Pemerintah Kabupaten Kutim memiliki pekerjaan rumah besar terkait penanganan pandemi Covid-19 hingga pemulihan ekonomi. Hal ini menjadi perhatian pandangan fraksi atas Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kutim 2021-2026.
“Penyusunan Ranwal RPJM periode ini berbeda dengan penyusunan RPJMD periode tahun-tahun sebelumnya, dimana kondisi perekonomian mengalami tekanan luar biasa atau extraodinary mengingat pembahasannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian akibat Pandemi Covid-19,” jelas juru bicara Fraksi Golkar Maswar, Rabu (21/4/2021).
Kondisi ini, lanjutnya, berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional bahkan beberapa negara mengalami resesi akibait melemahnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sedang fokus pada percepatan ekonomi nasional dan penguatan reformasi pasca Pandemi.
“Akibat kebijakan ini berdampak secara langsung pada jumlah transfer keuangan dan dana desa pada Tahun 2021,” urai Maswar.
Maswar menyebut proyeksi pendapatan daerah TA 2021-2026 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah masih di dominasi oleh transfer pemerintah pusat pada kisaran di atas 90 persen.
Kemudian, pada proyeksi PAD TA 2021-2026 penerimaan berkisar 6-7 persen. Sedangkan pendapatan lain-lain TA 2021-2026 penerimaan berkisar rata-rata 2 persen.
“Dalam penyusunan Ranwal ini kami melihat telah dilakukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis. Sehingga diharapkan RPJMD ini memuat secara terperinci dan terstruktur segala potensi, tantangan dan hambatan pembangunan daerah yang diimplementasikan ke dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026,” terang Maswar.
Maswar menambahkan, tantangan yang dihadapi daerah dalam pembangunan saat ini adalah menurunnya angka pertumbuhan ekonomi daerah akibat Covid-19.
“Melemahnya daya beli masyarakat, naiknya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, serta pemerataan infrastruktur dasar,” ujarnya. (Adv)
Editor: Qadlie Fachruddin